BLORA, Tim Form Kabupaten Sehat (FKS) Kabupaten Blora menggelar rapat Koordinasi melalui zoom meeting untuk mematangkan kekurangan indikator yang harus dipenuhi dalam 9 tatanan sebagai penilaian Kabupaten sehat 2023, Selasa (22/11) malam.
Dalam rapat ketua FKS Kabupaten Blora Ainia Salichah meminta tim FKS untuk mengingatkan kembali tim teknis segera melengkapi kekurangan indikator 9 tatanan tersebut.
"Jadi kita mengingatkan kembali, sesuai yang kita sepakati di rapat sebelumnya tanggal 23 November besuk adalah deadline untuk melengkapi dokumen yang belum diupload. Monggo minta masukannya tim FKS," kata Ainia
Menurutnya hingga saat ini, masih ada tim tehnik yang belum memenuhi atau mengupload dokumen itu.
Banyak usulan untuk kemajuan FKS ke depan, diantaranya yang diusulkan Abdul Hakim, ketua pedagang Pasar di Blora, bahwa dipasar Jepon diadakan pemeriksaan kesehatan.
Juga Sugiyono, mantan Kepala Inspektorat Blora, ia ingin aplikasi Bank sampah yang diterapkan di Cepu, untuk diadopsi di Kabupaten sebagai inovasi penanganan sampah tikgkat Kabupaten, karena sampah menjadi permasalahan penting di Kabupaten Blora.
Sedangkan masukan dari Kuat Murdjito aktivis lingkungan mengusulkan adanya penanganan sampah di pasar seperti milik Desa Germas yang ada di Boyolali.
Berbeda dengan yang lain Djoko yang akrab disapa bang Jack, menyoroti masalah birokrasi, yang pada intinya akan patuh kepada pimpinannya, artinya apa yang diperintahkan pimpinan akan dilakukan.
Dengan bijak ketua FKS Blora Ainia Salichah menampung semua usulan, sebagai masukan kedepannya untuk kemajuan FKS Kabupaten Blora.
"Kita ingin kedepannya FKS Blora ini, ada inovasi yang nantinya FKS kita ini sebagai pelopor agar Kabupaten Blora bener bener menjadi Kabupaten sehat. Ide masukan tim form akan kita rangkum sebagai program kerja kedepannya. Namun jangan melupakan hal kecil yang harus kita penuhi terlebih dahulu untuk penilaian ini, dokumen indikator ini juga harus terpenuhi," Tegasnya.
Ainia meminta agar tim FKS bisa memberikan masukan kepada tim teknis yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera melengkapi dokumen indikator 9 tatanan yang belum diupload.(addmin/FKS).
BLORA, Tim Form Kabupaten Sehat (FKS) Kabupaten Blora menggelar rapat Koordinasi melalui zoom meeting untuk mematangkan kekurangan indikator yang harus dipenuhi dalam 9 tatanan sebagai penilaian Kabupaten sehat 2023, Selasa (22/11) malam.
Dalam rapat ketua FKS Kabupaten Blora Ainia Salichah meminta tim FKS untuk mengingatkan kembali tim teknis segera melengkapi kekurangan indikator 9 tatanan tersebut.
"Jadi kita mengingatkan kembali, sesuai yang kita sepakati di rapat sebelumnya tanggal 23 November besuk adalah deadline untuk melengkapi dokumen yang belum diupload. Monggo minta masukannya tim FKS," kata Ainia
Menurutnya hingga saat ini, masih ada tim tehnik yang belum memenuhi atau mengupload dokumen itu.
Banyak usulan untuk kemajuan FKS ke depan, diantaranya yang diusulkan Abdul Hakim, ketua pedagang Pasar di Blora, bahwa dipasar Jepon diadakan pemeriksaan kesehatan.
Juga Sugiyono, mantan Kepala Inspektorat Blora, ia ingin aplikasi Bank sampah yang diterapkan di Cepu, untuk diadopsi di Kabupaten sebagai inovasi penanganan sampah tikgkat Kabupaten, karena sampah menjadi permasalahan penting di Kabupaten Blora.
Sedangkan masukan dari Kuat Murdjito aktivis lingkungan mengusulkan adanya penanganan sampah di pasar seperti milik Desa Germas yang ada di Boyolali.
Berbeda dengan yang lain Djoko yang akrab disapa bang Jack, menyoroti masalah birokrasi, yang pada intinya akan patuh kepada pimpinannya, artinya apa yang diperintahkan pimpinan akan dilakukan.
Dengan bijak ketua FKS Blora Ainia Salichah menampung semua usulan, sebagai masukan kedepannya untuk kemajuan FKS Kabupaten Blora.
"Kita ingin kedepannya FKS Blora ini, ada inovasi yang nantinya FKS kita ini sebagai pelopor agar Kabupaten Blora bener bener menjadi Kabupaten sehat. Ide masukan tim form akan kita rangkum sebagai program kerja kedepannya. Namun jangan melupakan hal kecil yang harus kita penuhi terlebih dahulu untuk penilaian ini, dokumen indikator ini juga harus terpenuhi," Tegasnya.
Ainia meminta agar tim FKS bisa memberikan masukan kepada tim teknis yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera melengkapi dokumen indikator 9 tatanan yang belum diupload.(addmin/FKS).
